pk pidana. 272/PK/Pid. pk pidana

SEMA ini dikeluarkan untuk merespons. Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta. SEMA ini pada intinya menyatakan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana (dalam sidang pemeriksaan permohonan PK di. Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan. Hingga kini, pengajuan PK-nya masih berproses di MA. Terhadap Perkara yang Terdakwanya ditahan dan Masa Tahanan hampir berakhir, Petugas. 2012. Ayat pertama dari Pasal 66 ini mengatur secara jelas dan tegas, bahwa ‘permohonan peninjauan. Adapun syarat materiil pengajuan PK diakomodir dalam Pasal 263 KUHAP yang menegaskan: “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : a. Bahwa dari sekian banyak jenis sanksi pidana, maka pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi, adalah narapidana kasus penerimaan suap dan. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan. O. CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Unduh sekarang. Sedangkan, bila terpidana mengajukan PK maka mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim PK. Tanggal 26 September 2023 — Penuntut Umum: 1. oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut: A. Soal kasus jaksa tidak boleh meminta PK pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu saat istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, mengajukan judicial review KUHAP ke MK. Adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, jika surat-surat. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/PID. Tanggal 20 September 2022 — KHARISMA WAHYU ADITYA Bin AGUS MUJIONO 31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap. Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut. SEMA itu diteken Ketua MA Hatta Ali pada 31 Desember 2014 dan dikirimkan kepada seluruh ketua pengadilan di seluruh Indonesia. Sus/2023/PN Pya. Berkas Perkara dimaksud diatas meliputi pula barang. c) Perkara Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006. Sebelumnya perlu Anda pahami bunyi Pasal 68 ayat (2) UU MA sebagai berikut: Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sus-HKI/2022. 19 Mei 2023 Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Biaya Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account 15 Mei 2023 Untuk Sementara,. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa. 8-11. Termasuk Pasal 40 ayat (1) MK memutuskan bahwa frasa "tidak selesai. Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum. I. 1847-52 jo. Tulisan ini mengkaji solusi atas polemik peninjauan kembali dalam perkara pidana. Sus/2022. permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan. Judex Jurist dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata felah melangyar atau mengsbal KUHP dalam memahami dan mengartikan serta memaknai ketentuan pasal 35 ayat (1) UU ‘No. Tetapi kini dalam praktek hukum acara pidana kita bisa temukan adanya, praktek hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa 1 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum . "Pak Anang, di dalam proses ini muncul orang yang bernama Edward Hutahean. 01. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana. Jika terdakwa tidak ditahan. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2022. Dr. JAKARTA, KOMPAS. Dalam putusan No. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang. kKemudian memohon putusan sebagai berikut:1. 000,-; 5. MLG Atas Nama Eren Indra. Universitas Terbuka. com - Keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam memberantas tindak pidana korupsi menuai kontroversi selama tahun 2020. PT. Sidang Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra ditunda dengan alasan Djoko Tjandra tidak hadir dalam sidang yang digelar PN Jakarta Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seyogianya bisa mengakhiri polemik tentang peninjauan kembali (PK) oleh jaksa. Berarti cukup satu saja alasan sudah dapat. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Pidana Khusus 561787. Sus/2019pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka digantidengan pidana kurungan. JAKARTA | (31/12) - Hari ini (Rabu, 31/12/2014), Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Dengan demikian, secara prosedur Permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung a quo oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. perjalanan ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. Prosedur Peninjauan Kembali (PK) Perdata Dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan tidak terbukti atas seluruh dakwaan Penuntut Umum sehingga diputus bebas. Foto: Andi Samsan Ngarno (Agung Pambudhy) Jakarta -. Prosedur upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana antara lain sebagai berikut. Dia menilai lantaran sudah menjadi UU, hakim di Mahkamah Agung nantinya dalam. PD. 40, Malang, JawaTimur – 085790393678 – nurizaayu@gmail. Kurungan. 2. A. Guna bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dan/atau mendampingi sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) dan/atau Pasal 312 Undang-undang R. TEMPO. Lagipula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Aturannya dituangkan dalam SK Ketuan PN Jakarta Pusat No. Oleh: Muhammad Mubarak C. MLG/9/2016 berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2016 No. Parman No. Buku Register Perkara Pidana PK PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai Berkas Perkara Pidana“Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No. Kurikulum MBKM Program Magang di Kantor Hukum (Kantor Hukum Berbadan Hukum, YLBHI, PBHI, LBH Apik, YLKI dan lain-lain) 1. 2 Ibid. Pangkalan Bun - Pada hari ini Kamis, 21/04 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun yang merupakan Calon Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dimana salah tugasnya. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari, mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara. id Prosedur Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana. Rumusan Kamar Perdata 63. Pidana Khusus 563199. pemeriksaan Peninjauan Kembali Peraturan(PK) dalam perkara Edaranpidana. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, hlm. Pengertian Peninjauan Kembali . Bagikan. Berikut penjelasannya. [4] Ketentuan ini haruslah dimaknai secara eksplisit tersurat dan tidak boleh dimaknai lain, seperti pengajuan PK dilakukan oleh jaksa. Sekadar mengatur kewenangan jaksa ajukan PK tidak banyak berarti. ) Oleh: AGUSTIAR HARIRI LUBIS NIM : 11140450000053 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. PERMA. 26/Gelora dan No. Mengenai apakah Anda dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) bersamaan dengan mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Negeri, maka menurut pengetahuan dan pengalaman praktik kami, suatu gugatan yang. yaitu jika terpidana sedang menjalani pidana di LAPAS atau RUTAN, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. 157 PK/Pid. Dalam ranah pidana, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus PK boleh diatas PK tanpa suatu batasan selama memang terdapat alat bukti baru, meskipun MA membangkang putusan MK dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 tahun 2014 yang menganulir kaidah putusan MK sebagai wujud “pemberontakan” terhadap pendirian MK. Sus/2011 dan wawancara dengan hakim, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgukanPasal 263 KUHAP mengatur tentang PK yaitu: Ayat 1: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,. Sehingga total kumulatif atas suatu perkara pidana, PK hanya dapat terjadi sebanyak. Karena kita tahu bahwa putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula,” katanya. (MA) menghidupkan Lembaga PK zaman dahulu adalah kasus peradilan sesat terhadap Sengkon dan Karta pada tahun 1980. Printer 4. Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023. , M. Pidana Umum 1397. PD. 157 PK/Pid. mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut NOVUM. , M. Kedua, makna ‘pihak-pihak yang bersengketa’. menjalani pidana penjara di luar daerah hukum. Dalam perkara pidana, Pengajuan Permohonan PK tidak dibatas dengan tenggang waktu, sesuai Pasal 264 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 20-04-2021 —. Sus/2022. Pidana Umum 824234. Pidana Khusus 39840. Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut. Jul 28, 2011. Putusan Kasasi. 14 September 2023 Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik 07 September 2023 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Indonesia No. Hakim agung Gayus Lumbuun mengatakan, dalam rapat pleno MA untuk kamar pidana, menyepakati. Purna Tugas Sebagai Hakim Agung, Suhadi telah Mengadili 12. Pidana Umum. COM – Pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dibatasi hanya sekali dianggap menyimpang dari pleno kamar pidana Mahkamah Agung (MA). Peninjauan Kembali (Pk) Yang Dalam Bahasa Belanda Dikenal Dengan Istilah Herziening Adalah Suatu Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Hukum Pidana, Terhadap Suatu. 11 No. Semenrara dalam penggeledahan di rumah dinas, KPK mengamankan uang yang. H. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. H. Peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan dalam perkara pidana maupun perdata. Pasal 14 . ARWIN AS, SH. Surat Panitera Mahkamah Agung. Penegakan hukum menjadi permasalahan terbesar dalam upaya memperbarui hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 10/Pdt/2019/PT. Sus/2019/PN Idi. Pidana Militer. Putusan MA dalam tingkat PK Nomor 97 PK/Pid. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untukSimpan Simpan Memori Pk Arv Untuk Nanti. 1. Sidang putusan PK Djoko Susilo dengan nomor perkara 97 PK/Pid. com – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh para akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana. Jadi, Sema No 7/2014 seharusnya hanya berlaku untuk perkara PK di luar pidana karena ketentuan terkait PK. Dalam perkara pidana upaya pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal atau keadaan – keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, hal demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan. Dalam pelaksanaan kegiatan,. Kata Kunci : PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum PIDANA UMUM/3/SEMA 4 2014. Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. NOERWY AQUA FARM DK Berkekuatan Hukum Tetap. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilaHalaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid. Cetak. Pengajuan putusan peninjauan kembali perkara pidana menjadi novum dalam peninjauan kembali perkara perdata atau sebaliknya, tidak dapat dibenarkan. H100 Referensi Judul Skripsi Hukum Pidana - Jasa Bimbingan Skripsi. Sus/2019. Damis, telah menandatangani aturan terbaru panjar biaya perkara baik dalam perkara perdata umum, perkara niaga, dan perkara hubungan industrial. Pasal 364, 373, 379, 407, dan 482 KUHP yang masing-masing mengatur pidana penjara dan denda yang disangkakan tiga bulan penjara. Proses peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang belum mampu terpecahkan, salah satunya mengenai penumpukan perkara dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasalnya, dalam pleno di MA sempat disepakati PK boleh dilakukan dua kali. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi , dan. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 PK/Pdt/2022. sistem peradilan pidana terpadu • Implementasi SPPT-TI • Implementasi SPDP online • Penyusunan pedoman penuntutan • Implementasi strategi pengawasan. Eddy O. acara pemeriksaan cepat. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Klasifikasi: SEMA Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali : Materi Muatan Pokok: Permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali Hukum Pidana adalah salah satu jurusan yang akan membuat Anda mampu bekerja dalam berbagai bidang diantaranya menjadi Guru, Dosen, Peneliti, Aktivis LSM, Intansi Pemerintah dan sebagainya. Perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan tanpa kehadiran terpidana kini berakhir. MA Terbitkan SEMA Pembatasan PK Pidana. Tingkat Proses: Peninjauan Kembali: Klasifikasi: Pidana Khusus ITE : Kata Kunci: Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE : Tahun:Merdeka. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 PK/Pid. Selanjutnya, atas dasar tersebut, kiranya MAJELIS HAKIM AGUNG. Misalnya, putusan MA No. PK perkara pidana diatur khusus (lex specialis) dalam Pasal 263 (1) KUHAP sehingga berlaku (lex specialis derogat legi generalis). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi , dan. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan perampokan serta. Oleh sebab itu. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid. Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 147/Pdt. Prosedur Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana. Namun, KPK mengingatkan soal ancaman pidana terkait hal tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara. Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas. Sehingga Mahkamah melalui putusan a quo menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan PK bagi perkara lainnya. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi relevan. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 50. Sementara itu rata.